Sandi: Pembatalan Pergub Larangan Motor Sudah Kami Prediksi

       JAKARTA, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno menyebutkan, pembatalan ketentuan gubernur (pergub) tentang larangan motor melintas di ruas jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, sudah terprediksi setelah itu.

” Ya itu (pembatalan larangan motor melintas) telah terprediksi oleh kami. Karenanya kan kembalikan rasa keadilan, ” tutur Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (8/1/2017).

Ia meneruskan, sebelumnya putusan ini diputuskan pihaknya telah mulai mempersiapkan kajian pengaturan jalan serta trotoar di ruas Jalan Thamrin.

” Jadi kebetulan kami memanglah sekali lagi membahas, tapi kami menanti hasil kajian dari Pak Yusmada dari Kepala Dinas Bina Marga terkait dengan design jalan MH Thamrin pasca-perapihan dari trotoar. Jadi kami bila dari MA telah keluar bermakna kita mesti percepat itu kita mesti percepat serta kota juga akan tindak lanjuti, ” tuturnya.

Seirama dengan Sandi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan berita dibatalkannya dua pergub itu bukanlah sebatas berita baik.

Baca Juga : Ganjar Pranowo: Nasdem Memang Klop Sama Kita

” Bukan hanya berita baik, ini berarti kita menggerakkan suatu hal berdasar pada prinsip keadilan, ” katanya.

Menurut Anies, ketentuan MA ini searah dengan inspirasi yang sempat digagasnya untuk mendatangkan kesetaraan, peluang, serta keadilan untuk orang-orang Jakarta.

Mahkamah Agung (MA) mengambil keputusan untuk membatalkan ketentuan gubernur (pergub) masalah larangan sepeda motor melintas di selama Jalan MH Thamrin sampai Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.

Pergub yang disebut yaitu Ketentuan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Th. 2014 mengenai Pembatasan Lantas Lintas Sepeda Motor juncto Ketentuan Gubernur DKI Jakarta Nomor 141 Th. 2015 mengenai Perubahan atas Ketentuan Gubernur Nomor 195 Th. 2014 mengenai Pembatasan Lantas Lintas Sepeda Motor.

Ke-2 pergub itu diteken Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat menjabat jadi Gubernur DKI Jakarta. Dengan terbitnya putusan Nomor 57 P/HUM/2017 pada 21 November 2017, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta mesti membebaskan kembali sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin serta Jalan Medan Merdeka Barat.

Support by : kompas.com