JAKARTA – Rekonstruksi Sulawesi Tengah Pascabencana gempa bumi serta tsunami baru dapat berjalan sesudah ada payung hukum berbentuk ketentuan daerah ( Perda) yang mengendalikan tata ruangan serta lokasi.

Hal tersebut dikatakan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai komandan perlakuan korban musibah gempa serta tsunami di Sulawesi Tengah.

“Jika (Perda) telah tuntas itu, jadi baru dapat kami beri dana rekonstruksi serta rehabilitasi. Sebab belumlah ada tempatnya, harus ada perda baru, perda mengenai RTRW (Gagasan Tata Ruangan serta Lokasi), di mana beberapa daerah baru itu,” kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (6/11/2018).

Diluar itu, kata Kalla, pemerintah ikut masih tetap memperbaharui data jumlahnya rumah yang akan dibuat di lokasi yang aman dari gempa.

Sesudah dipastikan jumlahnya rumah yang tentu, dan selesainya Perda RTRW Sulawesi Tengah, baru pemerintah mengawali proses rekonstruksi.

“Itu masalah Pemda semua (membuat Perda), bukan masalah pusat. Jadi mereka (Pemda) janji, mereka, gubernur serta wali kota, sebulan saya kasih waktu sebulan mesti tuntas. Semua itu, Perda itu (mesti tuntas), baru dapat dibuat infrastrukturnya, jalannya, rumah-rumahnya,” lanjut Kalla.

Awal mulanya, Kepala Tubuh Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulawesi Tengah Patta Tope mengatakan sekurang-kurangnya diperlukan dana sebesar Rp 18 triliun untuk proses rekonstruksi Sulawesi Tengah pascabencana gempa serta tsunami.

Hal tersebut dia berikan selesai ikuti rapat bersama dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai pemimpin perlakuan korban gempa serta tsunami Sulteng yang ditunjuk Presiden Joko Widodo, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (5/11/2018).

“Jika yang totalnya barusan kan Wakil presiden telah kalkulasi, prediksinya itu Rp 18 triliun,” kata Patta.

Dia memberikan, dana itu bersumber dari APBN, APBD, serta utang Asian Development Bank (ADB).

Sekarang ini telah ada dana sebesar Rp 7,5 triliun dari ADB. Akan tetapi, jumlahnya itu akan dialokasikan untuk rekonstruksi serta pascagempa di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Selain itu, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola yang ikut ada dalam rapat mengatakan dana itu nanti akan dipakai untuk bangun rumah buat 14.400 kepala keluarga serta infrastruktur pendukung di lokasi relokasi.

Baca Juga : Taliban Sepakat Kirim Delegasi ke Pertemuan di Rusia

Karena, yang akan datang daerah yang riskan gempa di Sulawesi Tengah tidak bisa dibangun bangunan.

Proses rekonstruksi serta relokasi baru saja berjalan sesudah rencana serta payung hukumnya tuntas bulan kedepan.

Sekarang ini Tubuh Geologi dibawah Kementerian Daya serta Sumber Daya Mineral (ESDM) juga masih tetap memetakan lokasi riskan gempa serta akan menginformasikan akhirnya Desember 2018.