KPK Ajukan Banding atas Vonis Andi Narogong

          JAKARTA, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memajukan banding atas vonis yang didapatkan pada terdakwa masalah korupsi pada pengadaan project KTP elektronik, Andi Agustinus dengan kata lain Andi Narogong.

Entrepreneur dalam project e-KTP itu terlebih dulu divonis delapan th. penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (21/12/2017).

Andi juga diharuskan membayar denda Rp 1 miliar subsider enam bln. kurungan serta membayar uang pengganti 2, 5 juta dollar AS serta Rp 1, 1 miliar.

” Berkaitan dengan putusan Pengadilan Tipikor terlebih dulu, jaksa penuntut umum KPK telah menyebutkan banding, ” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (2/1/2018).

Dalam banding ini, lanjut Febri, KPK semakin lebih konsentrasi pada aplikasi hukum, terlebih berkaitan dengan sangkaan keterlibatan pihak beda dengan bersama dalam korupsi yang merugikan negara Rp 2, 3 triliun pada project sejumlah Rp 5, 9 triliun itu.

” JPU konsentrasi pada aplikasi hukumnya. Jadi, bila diliihat dari tingginya vonis, telah sama dari tuntutan. Serta kami hargai saat hakim mengabulkan tempat JC (juicetice collaborator), karna Andi juga buka beberapa peranan pihak beda, ” tutur Febri.

Baca Juga : Petani Padi Organik Asal Tasikmalaya Ini Pernah “Diculik” Malaysia

Tidak cuma atas vonis Andi Narogong, KPK terlebih dulu juga telah memajukan banding atas vonis pada dua bekas petinggi Kementerian Dalam Negeri, Irman serta Sugiharto.

KPK mengharapkan dua banding itu juga akan sama-sama memperkuat bukti serta kenyataan dalam membongkar masalah e-KTP.

” Kelak ini juga akan senantiasa memperkuat satu serta beda dalam membongkar masalah KTP elektronik ini, ” tutur Febri.

Andi terlebih dulu dinyatakan ikut serta dalam pemberian suap berkaitan sistem penganggaran project e-KTP di DPR RI, untuk th. biaya 2011-2013.

Diluar itu, ia ikut serta dalam mengarahkan serta memenangi perusahaan spesifik untuk jadi pelaksana project pengadaan e-KTP.

Andi dapat dibuktikan tidak mematuhi Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Th. 1999 seperti dirubah dalam UU Nomor 20 Th. 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Support by : kompas.com