Gunakan Tongkat, Bupati Bandung Barat Tiba di Gedung KPK

             JAKARTA, Bupati Bandung Barat Abubakar mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (11/4/2018) malam sekitaran jam 22. 35 WIB.

KPK sudah mengambil keputusan Abubakar jadi tersangka dalam masalah sangkaan tindak pidana korupsi karna disangka terima hadiah atau janji.

Pantauan Kompas. com, Abubakar tiba dengan menumpang mobil Nissan Serena warna hitam dengan plat nomor D 1143 UW.

Ia kenakan baju putih lengan panjang, celana panjang bahan warna hitam, dan peci hitam. Abubakar jalan dengan memakai pertolongan satu tongkat.

Pada Rabu siang. Abubakar pernah melakukan sistem kemoterapi di Tempat tinggal Sakit Santo Borromeus, Bandung, Jawa Barat, sebelumnya dibawa KPK ke Jakarta.

Pada Selasa (10/4/2018) tempo hari, KPK sudah lakukan penindakan berkaitan masalah ini serta mengamankan beberapa orang. KPK mengamankan tanda bukti berbentuk uang sebesar Rp 435 juta.

Terkecuali Abubakar, KPK juga mengambil keputusan Kepala Dinas Perindustrian serta Perdagangan Kabupaten Bandung Barat Weti Lembanawati serta Kepala Tubuh Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Adiyoto jadi tersangka. Ketiganya disangka jadi penerima hadiah atau janji.

KPK juga mengambil keputusan Kepala Tubuh Kepegawaian Daerah Kabupaten Bandung Barat Asep Hidayat jadi tersangka.

Baca Juga : Banyak Jenderal di Belakang Jokowi, Moeldoko Sebut Bukanlah untuk Lawan Prabowo

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengungkap, Abubakar disangka terima hadiah atau janji yang bertentangan dengan kewajibannya.

KPK mengira, Abubakar memohon uang pada beberapa kepala dinas untuk kebutuhan pencalonan istrinya, Elin Suharliah, jadi calon bupati Bandung Barat.

Keinginan itu di sampaikan dalam sekian kali pertemuan pada Abubakar dengan kepala unit kerja piranti daerah (SKPD) yang diselenggarakan pada bln. Januari, Februari, serta Maret 2018.

” Sampai April, Bupati selalu menagih keinginan uang ini satu diantaranya untuk melunasi pembayaran ke instansi survey, ” kata Saut.

Abubakar memberikan tugas Weti Lembanawati serta Adiyoto untuk menagih ke SKPD sesuai sama janji yang sudah disetujui.

Jadi pihak yang disangka penerima, Abubakar, Weti Lembanawati, serta Adiyoto didugakan tidak mematuhi Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Th. 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti sudah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Th. 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sesaat, jadi pihak yang disangka pemberi, Asep Hidayat didugakan tidak mematuhi Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti sudah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Th. 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Support by : kompas.com