JAKARTA – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi memenuhi undangan Bawaslu RI untuk memverifikasi temuan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) perihal belasan penyumbang fiktif pada dana kampanye pasangan calon nomor urut 02 tersebut.

“Kami menyampaikan bahwa enggak ada data fiktif seperti yang dicetuskan pelapor. Dalam hal ini, kami diminta untuk mengklarifikasi karena kami menyampaikan sudah sesuai PKPU,” kata Bendahara BPN, Thomas Djiwandono di gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Jumat (8/2/2019).

Dalam kesempatan itu, pihaknya menyayangkan sikap pelapor yang dianggap tidak paham aturan dalam PKPU.

“Saya menyayangkan pelapor tidak tahu persis aturan yang ada dalam PKPU justru kami yang mentaati PKPU. Intinya, kami dianggap tidak melengkapi data-data dalam hal ini 14 identitas mengapa tidak dilaporkan, justru di PKPU identitas penyumbang harus dilaporkan meskipun belum ada identitas pelapor,” kata dia.

Thomas menambahkan bahwa pihaknya memegang komitmen untuk terus mengedepankan transparansi mengenai dana kampanye yang ada.

“Kami transparan, kami komit dan itu sesuatu yang gak bisa disinggung. Kami melaporkan dana ini tiap bulan. Dana ini harus dilaporkan,” ujarnya.

Ia pun kembali menegaskan tudingan data fiktif penyumbang dana kampanye ke pasangan 02 tersebut tidak pernah ada.

“Aksesnya di KPU, dan KPU sudah oke dan KPU sudah klarifikasi bahwa laporan kami sudah diterima. Semua yang kami dapat harus dilaporkan ke KPU terlepas ada identitasnya ada atau tidak. Sekali lagi bahwa kami dianggap ada data fiktif sama sekali gak benar dan justru apa yang kami lakukan sesuai PKPU,” kata dia.

Baca Juga : Airlangga: Jokowi & Golkar Harus Menang di Papua Barat

Diketahui, JPPR menemukan belasan penyumbang fiktif dana kampanye pasangan capres cawapres nomor urut 01 dan 02, pada kategori perseorangan.

“Untuk pasangan calon nomor urut 01 ada sekitar 18 penyumbang perseorangan dengan tidak ada identitas, sedangkan untuk pasangan calon nomor 02 sekitar 12 jumlah penyumbang perseorangan yang tidak jelas identitasnya,” kata Manajer Pemantau JPPR Alwan Ola Riantoby di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin 21 Januari 2019.