JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Ahmad Basarah dilaporkan ke Bareskrim Polri, Jakarta Pusat, Senin (3/11/2018) malam. Pelapor didapati atas nama Anhar.

Basarah dilaporkan atas pendapat tindak pidana penghinaan serta penyebaran berita bohong (hoax).

Surat sinyal terima laporan terdaftar di Sentral Service Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri dengan Nomer STTL/1268/XII/2018/BARESKRIM. Mengenai, nomer Laporan Polisi (LP) itu, yaitu LP/B/1571/XII/2018/BARESKRIM tertanggal 3 Desember 2018.

“Kami terasa benar-benar begitu terpukul, begitu terasa dirugikan mengingat Soeharto buat kami ialah tokoh bangsa, ialah guru bangsa, ialah bapak pembangunan,” kata Anhar selesai memberikan laporan, Senin.

Menurut Anhar, pengakuan yang dilemparkan Wakil Ketua MPR itu keji. Pasalnya tidak ada satu juga putusan pengadilan berkekuatan masih yang mengatakan Soeharto bersalah dalam masalah tindak pidana korupsi.

Seperti didapati, Basarah memandang, jika ramainya korupsi di Indonesia diawali semenjak masa Presiden Soeharto. Basarah lalu menyebutkan Soeharto menjadi guru dari korupsi di Indonesia.

“Jadi, guru dari korupsi di Indonesia sesuai dengan TAP MPR Nomer 11 Tahun 1998 itu bekas Presiden Soeharto serta itu ialah bekas mertuanya Pak Prabowo,” kata Basarah Rabu (28/11/2018).

Pengakuan Basarah sebetulnya adalah tanggapan dari pidato capres nomer urut 2 Prabowo Subianto dalam suatu komunitas internasional di Singapura

Menurut Prabowo ramainya korupsi di Indonesia seperti kanker fase 4.

Pelapor atas nama Anhar memberikan laporan Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah ke Bareskrim Polri, Jakarta Pusat, Senin (3/11/2018) malam.

Anhar menyayangkan, pengakuan Ahmad Basarah itu. Dia memandang tidak seyogyanya beberapa kata itu keluar dari petinggi negara.

“Sebagai seseorang yang semestinya jadi contoh, ia kan (Ahmad Basarah) kita kenali menjadi wakil pimpinan MPR, tidak patut ia berucap demikian. Menurut kami itu begitu tidak logis,” tutur Anhar.

Dalam laporannya, Anhar membawa tanda bukti perkataan Ahmad Basarah berupaa foto copy kabar berita dari alat online.

Sesaat, Kuasa hukum Anhar, Djamaluddin Koedoeboen mengharap, pihak Kepolisan independan dalam mengatasi laporan itu.

“Jangan cuma sebab beliau (Ahmad Basarah) kebetulan Pimpinan MPR selalu beliau jurkam (juru kampanye) capres yang saat ini tengah berkuasa serta laporan ini diacuhkan,” kata Djamaluddin.

Baca Juga : Anies Mengaku Diajak Semobil dengan Jokowi, Ini yang Dibicarakan…

“Kita meyakini Kepolisian Republik Indonesia baik, profesional, serta ingin menegakkan hukum. Kita hadir serta yakin pada polisi,” sambung Djamaluddin.

Ahmad Basarah dilaporkan dengan pendapat pelanggaran Masalah 156 KUHP, Masalah 14 juncto Masalah 15 UU Nomer 1 Tahun 1946 mengenai Ketentuan Hukum Pidana.